KETUA “AWI” AKAN LAPORKAN KE JUDIKATIF DUGAAN MARK,UP PEKERJAAN SIRING PASANG MILIK PU PROV WIL IV

KETUA “AWI” AKAN LAPORKAN KE JUDIKATIF DUGAAN MARK,UP PEKERJAAN SIRING PASANG MILIK PU PROV WIL IV

Lampung Utara Limamenitnews.com.

Elva Ketua Aliansi Wartawan indonesia (AWI) Cabang Lampung Utara akan melaporkan dugaan Pekerjaan Swakelola PU Binamarga Provinsi UPTD Wilayah IV kepada Lembaga Penegak Hukum (Yudikatif).

Pasal nya Pekerjaan Pasang Siring tersebut di duga menyimpang dari Analis Konstruksi / BASTEK dan GAMBAR dan sudah Menjadi Konsumsi Publik adapun pembuatan siring pasang yang diduga sumber dana dari APBD Provinsi lampung dan nilai nya, tidak di katahui adapun Titik Pekerjaan tersebut terletak di jalan Raya Abung timur tepat nya perbatasan desa Banjar Agung dan desa Pancasila hasil pantauan di lapangan kegiatan tersebut tidak Memasang Papan Kegiatan sehingga Nilai dan Volumenya belum di katahui adapun penjelasan Pekerjan di Lapangan ketika Awak Media Konfirimasi mengatakan tipe siring pasang adalah tinggi 70 cm, dan lebar 70 cm, dan tebal topi atas 25 cm, yang seharus nya tebal topi atas sampai bawah sama 25cm, dan diisi dengan tanah didalam nya, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai, seharus nya topi atas 25cm sampai bawah juga 25cm, dan adukan semen 7-1 tujuh angklong pasir satu sak semen, Patut di Duga Ada Mark.Up pada pekerjaan tersebut.

Sementara Julian kepala UPTD wilayah IV saat di kunjungi di kantor tidak dapat di jumpai awak media ada salah satu Staf mengatakan bahwa kepala UPTD, Ngantor nya di Provinsi lampung disini hanya Cabang. untuk itu awak media kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pekerjaan swakelola tersebut.
Melihat Kondisi dan Fakta lapangan di Kantor UPTD Wilayah IV kembali Patut di Duga ada pelanggaran disiplin Kerja bagi ASN yang bertugas di UPTD Wilayah IV untuk itu sebagai mana termaktub dalam Peraturan pemerintah no 94 tahun2021 tentang di siplin pegawai negri sipil (PNS) pada 31 agustus2021.

Kembali selaku Social Kontrol Kami Awak Media yang Bernaung dalam Wadah AWI mendesak Kepala Daerah agar menegakan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku di NKRI untuk menindak dan memberi Sangsi tegas terhadap Aparatur Negara (ASN) yang Melanggar Aturan tersebut.(Team AWI/Eko)