PEMDA WAY  KANAN MELAKUKAN PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN SINERGI ANTARA BNN DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

PEMDA WAY KANAN MELAKUKAN PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN SINERGI ANTARA BNN DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

Way Kanan,limamenitnews.com

Pemkab Way kanan tandatangani Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera melalui Peningkatan Kerjasama Sinergis Tahun 2021.berlangsung di Ruang Rapat Utama Pemda Way Kanan Rabu.(10/03)

Pada kesempatan tersebut Bupati way kanan H.Raden Adipati Surya mengawali sambutan memakai pengantar pidato menggunakan bahasa Lampung Way Kanan, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor 060/59/1-II/WK/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Ketentuan Pengunaan Bahasa Lampung Way Kanan setiap Hari Rabu sebagai bentuk pelestarian Bahasa Daerah.
lebih lanjut bupati way kanan H.Raden Adipati surya menyampaikan “Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini pernikahan pada usia dini banyak sering terjadi baik di kota maupun di kampung-kampung. Banyak faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia anak antara lain, faktor ekonomi, orang tua, tradisi adat istiadat, marride by accident dan sebagainya”.
Pernikahan usia dini memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, kekerasan dalam berumah tangga dan juga berdampak terhadap ekonomi.
Sedangkan untuk Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga sering terjadi di daerah. Bahaya narkoba tidak megenal tua muda, kaya dan miskin serta tidak dapat di pungkiri pula terkadang terdapat oknum ASN, pejabat Negara yang telah menyalahi aturan dengan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkoba.

menurutnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.(tumino/okta)