oknum kepsek melancarkan persyaratan calon kades

Limamenitnews.com-lampung tengah -Massa mempermasalahkan ijazah berbeda yang digunakan petahana Supardi saat mencalonkan diri sebagai kades periode 2013—2019 dan periode 2019—2025. Desa Mekarsari, 20 November 2019, Supardi kembali memenangkan pemilihan, Namun pilkades tersebut akhirnya dipersoalkan warga Mekarsari, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), dan LSM TOPAN-RI (Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia). Koordinator lapangan unjuk rasa, Burhanudin dalam orasinya mengecam panitia pilkades yang meloloskan berkas persyaratan pencalonan pilkades Mekarsari periode 2013—2019 atas nama Supardi. Sebab, ketika mencalonkan diri sebagai kades pada periode tersebut, Supardi diduga menggunakan ijazah SD palsu. Sementara pada pilkades periode 2019—2025, Supardi menggunakan ijazah paket A tahun 2014 dan paket B tahun 2017.”Supardi juga sudah dilaporkan ke Polsek Pasirsakti pada 2013 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi sampai hari ini proses penyelidikan atau penyidikan tidak berjalan hingga Supardi mencalonkan diri kembali sebagai kepala Desa Mekarsari,” kata Burhanudin.Karena itulah, massa meminta Bupati Lampung Timur tidak melantik Supardi sebagai kepala Desa Mekarsari periode 2019—2025.Di samping itu, massa juga meminta Bupati Lamtim memerintahkan Inspektorat memanggil Supardi agar bertanggung jawab atas perbuatannya selama satu periode jabatannya dilansir dari berita radar tv belum lama ini pada saat orasi . Kemudian meminta juga kapolres Lamtim untuk memanggil dan melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terkait dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai kades Mekarsari pada periode sebelumnya.Begitu juga oknum panitia yang meloloskan persyaratan dalam pencalonan Supardi di dua periode juga perlu diusut.Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Lamtim, Almaturidi mengatakan pemkab akan tegak lurus dalam melakukan atau menjalankan aturan dan tidak mungkin ada permainan. Terkait tuntutan akan dilaporkan kepada Bupati, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. “Kami meminta waktu untuk melakukan pengkajian sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang memungkinkan, nantinya ada pelanggaran aturan tentu akan diproses sesuai aturan yang ada,” katanya.

terpisah, awak media pun sudah sempat langsung konfirmasi ke salah satu kepala kordinator k3 s lampung tengah bahwa dalam perkara ini beliau di sinyalir terlibat atau terkait dalam penandatangan legalisir ijazah yang asli nya punya atas nama suparni tapi di pakai untuk atas nama supardi yang saat ini menjabat sebagai kepala desa mekar sari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur .iya benar saya sudah melegalisirkan ijazah tersebut hanya sampai di tahun 2013, untuk selanjut nya saya tidak pernah merasa tanda tangan atau melegalisir ijzah atas nama supardi itu, dan saya merasa juga sebagai korban karna saya tidak tau klo ijazah itu palsu ujarnya.

saat LSM TOPAN RI menanyakan sudah sampai mana perkara tersebut (njmd) mengatakan bahwa perkara ini sudah selesai dengan polsek dan sudah damai, ketika di tanyakan bagai mana isi surat damai tersebut njmd tidak bisa menunjukan hanya mengatakan tidak ada pungkas nya(TIM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *